HUKUM KB DALAM TINJAUAN SYARIAT

Keluarga Berencana (KB) merganser program pemerintah untuk mengandalikan laju pertumbuhan penduduk. Saat ini sebagian besar penduduk Indonesia sudah mengikuti program tersebut. Namun, bagaimana sebenarnya Islam melihat program KB? Mari kita lanjutkan membaca.

Secara garis besar hukum perogram KB ini ada dua. Haram dan Makruh. Namun program KB yang makruh bisa menjadi haram dan KB yang hukumnya haram juga bisa dibolehkan karena alasan tertentu. Oleh karena itu kita harus tahu agar tidak terjebak pada keharaman. Berikut penjelasannya.

1. Makruh

Dalam ilmu fiqih KB non permanen diqiaskan dengan ‘azl atau mengeluarkan seperma di luar kemaluan istri. Sebelum ditemukannya alat-alat kontrasepsi modern, ‘azl di jadikan sebagai sarana untuk mengatur kehamilan. Begitu juga KB moderen non permanen, secara umum tujuannya juga untuk mengatur kehamilah. Hanya saja ‘azl tanpa menggunakan alat kontrasepsi.

‘Azl sendiri hukumnya adalah makruh tanzih atau diperbolehkan dengan dasar hadist.

Pertama hadits yang memperbolehkan ‘azl, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا–رواه مسلم

“Dari Jabir ia berkata, kita melakukan ‘azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami” (H.R. Muslim)

Namun ada juga hadits yang melarang ‘azl, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Judamah binti Wahb:

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ –رواه مسلم

“Dari Judamah bin Wahb saudara perempuan ‘Ukkasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah saw bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui)kemudian aku memperhatikan orang-orang romawi dan parsi ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang ‘azl, lantas Rasulullah saw berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung”. (HR. Muslim)

Menanggapi dua hadits yang seakan saling bertentangan tersebut, Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Bairut-Dar Ihya` at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz, 10, h. 9 mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya.

Menurutnya, hadits yang melarang ‘azl harus dipahami bahwa larangan tersebut adalah sebatas makruh tanzih atau diperbolehkan, sedang hadits yang memperbolehkan ‘azl menunjukkan ketidakharamannya ‘azl. Tetapi ketidak haraman ini tidak menafikan kemakruhan ‘azl.

Karena itulah maka Imam Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa hukum ‘azl adalah makruh (diperbolehkan walau tidak disarankan). Alasannya adalah ‘azl merupakan salah satu sarana untuk menghindari kehamilan. Jadi bila sudah demikian KB non permanen juga hukumnya makruh.

2. Haram

Namun bila KB non permanen tersebut dilakukan dengan niatan tidak ingin hamil karena takut rezeki akan sempit dan khawatir jatuh miskin maka hukumnya menjadi haram. Karena hal tersebut merupakan berburuk sangka kepada Allah Swt yang telah menjamin rezeki bagi mahluknya. “Dan janganlah kamu membunun anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu (Al-Isra’ayat 31).

Sedangkan untuk KB permanen atau sterilisasi kandungan tetap seperti tubketomi untuk istri, atau vasektomi untuk suami, atau pengangkatan rahim dll, para ulama’ tidak berselisih pendapat tentang keharamannya. Kecuali vasektomi dan tubektomi tersebut bisa dikembalikan pada kondisinya seperti semula, maka diperbolehkan tetapi dihukumi makruh.

3. Boleh

Namun bila KB permanen ini harus dilakukan, karena kondisi darurat misalnya vonis dokter ahli kandungan mengatakan bila rahim tidak diangkat atau bila hamil lagi maka akan membahayakan wanita tersebut, maka dalam kondisi ini boleh dilakukan.

Dalam kondisi seperti ini berlaku kaidah fiqih:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا– جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، بيروت-دار الكتب العلمية، 1403هـ، ص. 87

“Jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya” (Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asyabah wa an-Nazha`ir, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H, h. 87)

Waullahu A’lamu.